PEDOMAN DASAR KOHATI

PEDOMAN DASAR KOHATI

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL

KORPS HMI-WATI XXI

MUKADIMAH

Sesungguhnya agama Islam adalah ajaran yang hak dan sempurna yang diridhoi oleh Allah

SWT untuk mengatur kehidupan umat manusia sesuai fitrahnya sebagai khalifah di muka

bumi niscaya kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya.

Di sisi Allah SWT, manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai derajat yang

sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya, yakni sejauh mana ia istiqamah

mengimani dan mengamalkan ajaran-ajaran Ilahi dalam kehidupan sehari-hari.

“Perempuan adalah tiang negara, bila kaum perempuannya baik (berahlak karimah) maka

negaranya baik dan bila perempuannya rusak (amoral) maka rusaklah negara itu”. Dalam

rangka memaknai peran strategis tersebut maka HMI-Wati dituntut untuk menguasai ilmu

agama, iptek serta keterampilan yang tinggi, dengan senantiasa menyadari fitrahnya.

Perempuan sebagai salah satu elemen masyarakat memainkan peranan penting dalam

mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Sebagai salah satu strategi

perjuangan dalam mewujudkan mission HMI, diperlukan sebuah wadah yang menghimpun

segenap potensi dalam wacana keperempuanan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut,

HMI membentuk Korps HMI-Wati (KOHATI) berpedoman pada Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga HMI.

Untuk menjabarkan operasionalisasi KOHATI tersebut dibuat Pedoman Dasar KOHATI

sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Korps HMI Wati selanjutnya disingkat menjadi KOHATI.

2. KOHATI PB HMI, selanjutnya disebut KOHATI PB adalah kepengurusan HMI-Wati

yang berada di tingkat PB HMI

3. KOHATI Badko HMI, selanjutnya disebut KOHATI Badko adalah kepengurusan HMIWati

yang berada di tingkat HMI Badan Koordinasi (badko)

4. KOHATI HMI Cabang, selanjutnya disebut KOHATI Cabang adalah kepengurusan HMIWati

yang berada di tingkat HMI Cabang .

5. KOHATI HMI Korkom, selanjutnya disebut KOHATI Korkom adalah adalah

kepengurusan HMI-Wati yang berada di tingkat HMI Koordinator Komisariat (Korkom)

6. KOHATI HMI Komisariat, selanjutnya disebut KOHATI Komisariat adalah kepengurusan

HMI-Wati yang berada di tingkat HMI Komisariat.

7. Pedoman Dasar KOHATI, selanjutnya disingkat PDK adalah pedoman wajib yang

menjadi sumber referensi operasional KOHATI yang tidak boleh bertentangan dengan

AD/ART HMI.

BAB II

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

Nama

1. KOHATI adalah singkatan dari Korps HMI-Wati.

2. KOHATI adalah bidang pemberdayaan perempuan di dalam Himpunan Mahasiswa

Islam (HMI).

Pasal 2

Waktu dan Tempat Kedudukan

1. KOHATI didirikan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 H bertepatan dengan tanggal

17 September 1966 M pada Konggres VIII di Solo, dan berkedudukan di tempat

kedudukan HMI.

BAB III

TUJUAN, STATUS DAN SIFAT

Pasal 3

Tujuan

Terbinanya Muslimah (HMI-Wati) berkualitas insan cita

Pasal 4

Status

1. KOHATI merupakan salah satu badan khusus HMI.

2. Secara struktural, Pengurus KOHATI berstatus ex-officio pimpinan HMI, , diwakili oleh

Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.

Pasal 5

Sifat

KOHATI bersifat semi-otonom

BAB IV

FUNGSI, USAHA DAN PERAN

Pasal 6

Fungsi

a. KOHATI berfungsi sebagai Bidang Pemberdayaan Perempuan.

b. KOHATI berfungsi sebagai organisasi mahasiswi.

Pasal 7

Usaha

1. Membina, mengembangkan dan meningkatkan potensi HMI-wati dalam wacana gerakan

keperempuanan

2. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan dan kemasyarakatan.

3. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan point a dan b yang sesuai dengan

tujuan,fungsi dan peran KOHATI guna mencapai tujuan HMI.

Pasal 8

Peran

KOHATI berperan sebagai Pembina dan pendidik HMI-wati untuk menegakkan dan

mengembangkan nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan

Anggota KOHATI adalah Mahasiswi yang telah lulus Latihan Kader I (LK I)

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

Kepemimpinan

1. Kepemimpinan organisasi di pegang oleh KOHATI PB , KOHATI Cabang, KOHATI

Komisariat.

2. Untuk memudahkan tugas-tugas KOHATI PB, dibentuk KOHATI BADKO.

3. Untuk memudahkan tugas-tugas KOHATI Cabang di bentuk KOHATI KORKOM.

Pasal 11

Kekuasaan

1. Musyawarah KOHATI adalah instansi pengambilan keputusan tertinggi di KOHATI.

2. Musyawarah KOHATI merupakan forum laporan pertanggungjawaban Pengurus,

evaluasi dan proyeksi, perumusan Program Kerja KOHATI, dan pemilihan serta

penetapan formatur/Ketua Umum, dan dua (2) mide formateur.

a. Di tingkat Nasional diselenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) KOHATI

yang merupakan bagian dari Kongres HMI.

b. Di tingkat Daerah diselenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) KOHATI

BADKO yang merupakan bagian dari MUSDA HMI Badko.

c. Di tingkat Cabang diselenggarakan Musyawarah KOHATI Cabang yang

merupakan bagian dari Konferensi HMI Cabang.

d. Di tingkat KORKOM diselenggarakan Musyawarah KOHATI KORKOM yang

merupakan bagian dari Musyawarah KORKOM.

e. Di tingkat Komisariat diselenggarakan Musyawarah KOHATI Komisariat yang

merupakan bagian dari Rapat Anggota Komisariat.

Pasal 12

Peserta Musyawarah

1. Peserta Musyawarah terdiri dari utusan dan peninjau.

a. Utusan adalah peserta musyawarah yang mempunyai hak suara dan hak bicara;

a.Utusan, terdiri dari Pengurus KOHATI Cabang Penuh masing-masing sebanyak 1

(satu) orang peserta

b.Peninjau, yang terdiri dari :

(1) Seluruh Pengurus KOHATI PB ;

(2) 2 (dua) orang Pengurus KOHATI Badko;

(3) 1 (satu) orang Pengurus KOHATI Cabang Penuh;

(4) 1 (satu) orang Pengurus KOHATI Cabang Persiapan;

(5) 1 (satu) orang bidang pemberdayaan Perempuan HMI Cabang.

3. Peserta Musda KOHATI adalah :

a.Utusan, terdiri dari Pengurus KOHATI Cabang Penuh masing-masing sebanyak 1

(satu) orang peserta.

b. Peninjau, yang terdiri dari :

(1) Seluruh Pengurus KOHATI Badko;

(2) 1 (satu) orang Pengurus KOHATI Cabang Penuh;

(3) 1 (satu) orang Pengurus KOHATI Cabang Persiapan;

(4) 1 (satu) orang bidang pemberdayaan Perempuan HMI Cabang.

4. Peserta Muscab KOHATI Cabang terdiri dari :

a.Utusan, terdiri dari Pengurus KOHATI Komisariat Penuh masing-masing sebanyak 1

(satu) orang peserta.

b.Peninjau, yang terdiri dari:

(1) Seluruh Pengurus KOHATI Cabang;

(2) 1 (satu) orang Pengurus KOHATI Komisariat Penuh;

(3) 1 (satu) orang Pengurus KOHATI Komisariat Persiapan;

(4) 1 (satu) orang bidang pemberdayaan Perempuan KOHATI Komisariat.

5. Peserta Musyawarah KOHATI KORKOM terdiri dari :

a.Utusan, terdiri dari Pengurus KOHATI Komisariat Penuh masing-masing sebanyak 1

(satu) orang peserta.

b. Peninjau, yang terdiri dari :

(1) Seluruh Pengurus KOHATI Korkom ;

(2) 1 (satu) orang Pengurus KOHATI Komisariat Penuh;

(3) 1 (satu) orang Pengurus KOHATI Komisariat Persiapan;

(4) 1 (satu) orang bidang pemberdayaan Perempuan KOHATI Komisariat.

6. Peserta Musyawarah KOHATI Komisariat terdiri dari :

a. Utusan, terdiri dari anggota KOHATI Komisariat.

b. Peninjau, yang terdiri dari seluruh pengurus KOHATI Komisariat dan undangan.

Pasal 13

Instansi Pengambilan Keputusan

1. Setiap keputusan KOHATI dilakukan secara musyawarah mufakat.

2. Yang dimaksud dengan tingkatan pengambilan keputusan secara berjenjang terdiri

atas : Musyawarah KOHATI, rapat pleno, , rapat presidium dan rapat harian

3. Penyusunan rencana kerja operasional diputuskan dalam rapat bidang dan rapat kerja.

Pasal 14

Penetapan Ketua Umum KOHATI

1. Penetapan Ketua Umum KOHATI dilaksanakan dalam Musyawarah KOHATI.

2. Bila Ketua Umum KOHATI tidak dapat menjalankan tugasnya dan/atau melakukan

pelanggaran terhadap aturan-aturan organisasi, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum

dalam Rapat Pleno KOHATI.

3.

Pasal 15

Personalia Pengurus KOHATI

1. Formatur/Ketua Umum menyusun struktur kepengurusan KOHATI dan dibantu oleh 2

(dua) orang Mide Formatur.

2. Formasi Pengurus KOHATI PB, KOHATI BADKO, KOHATI Cabang, KOHATI

KORKOM dan KOHATI Komisariat terdiri dari Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris

Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, dan

Departemen-Departemen.

3. Formasi Pengurus KOHATI sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan

Bendahara .

4. Struktur Pengurus KOHATI terdiri ;

a. KOHATI PB, yang memiliki garis instruksi dan garis koordinasi terhadap seluruh

tingkatan KOHATI di bawahnya.

b. KOHATI Badko, yang memiliki garis koordinasi ke KOHATI PB dan seluruh

tingkatan KOHATI di bawahnya.

c. KOHATI Cabang, yang memiliki garis instruksi terhadap seluruh KOHATI

Komisariat dan garis koordinasi ke KOHATI Badko dan KOHATI PB.

d. KOHATI Korkom memiliki garis koordinasi terhadap KOHATI Komisariat dan

KOHATI Cabang.

e. KOHATI Komisariat memiliki garis intruksi terhadap seluruh anggota HMI Wati di

Komisariat dan garis koordinasi kepada KOHATI Cabang.

f.

Pasal 16

Kriteria Pengurus

a. Yang dapat menjadi Ketua Umum/ Pengurus KOHATI PB adalah HMI-Wati yang

pernah menjadi Pengurus KOHATI Cabang dan/atau Pengurus KOHATI

Badko/KOHATI PB, berprestasi dan telah lulus LKK dan LK III (Pasal 53 huruf g ART

HMI)

b. Yang dapat menjadi Ketua Umum/ Pengurus KOHATI Badko adalah HMI-Wati yang

pernah menjadi Pengurus KOHATI Komisariat dan/atau Pengurus KOHATI Cabang,

KOHATI Badko, berprestasi dan telah lulus LKK dan LK II.

c. Yang dapat menjadi Ketua Umum KOHATI/Pengurus KOHATI Cabang adalah HMIwati

yang pernah menjadi pengurus Kohati Komisariat/Bidang Pemberdayaan

Perempuan HMI Komisariat, KOHATI Korokom dan/atau KOHATI Cabang, berprestasi

dan telah lulus LKK dan LK II.

d. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus KOHATI KORKOM adalah HMI-wati

yang pernah menjadi pengurus KOHATI Komisariat/bidang pemberdayaan perempuan,

KOHATI Korkom, berprestasi dan telah lulus LK I dan atau LKK.

e. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus KOHATI Komisariat adalah HMI-wati

yang pernah menjadi pengurus KOHATI Komisariat, berprestasi dan telah mengikuti LK

I dan LKK.

Pasal 17

Pengesahan dan Pelantikan Pengurus KOHATI

1. Di tingkat PB HMI, KOHATI PB disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum PB HMI

2. Di tingkat BADKO HMI, KOHATI BADKO disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum

BADKO HMI dengan dihadiri dan disaksikan oleh Pengurus KOHATI PB.

3. Di tingkat HMI Cabang, KOHATI Cabang disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum HMI

Cabang dengan dihadiri dan disaksikan oleh pengurus KOHATI Badko.

4. Di tingkat KOHATI KORKOM , KOHATI KORKOM disahkan dan dilantik oleh Ketua

Umum HMI Korkom dengan dihadiri dan disaksikan oleh pengurus KOHATI Cabang.

5. Di tingkat KOHATI Komisariat disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum HMI

Komisariat dengan dihadiri dan disaksikan oleh pengurus KOHATI Korkom.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

KOHATI PB

1. KOHATI PB adalah penanggung jawab masalah KOHATI di tingkat Nasional.

2. KOHATI PB bertanggung jawab dalam MUNAS KOHATI dan menyampaikan

laporannya kepada Kongres.

3. KOHATI PB wajib memberikan tanggapan terhadap laporan kerja kepada KOHATI

BADKO dan KOHATI Cabang.

Pasal 19

KOHATI BADKO

1. KOHATI BADKO adalah wakil KOHATI PB di tingkatan regional yang merupakan

unsur perpanjangan tangan KOHATI PB untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan

KOHATI di wilayah koordinasinya.

2. KOHATI BADKO bertanggung jawab kepada Musda KOHATI BADKO dan

menyampaikan laporan kepada MUSDA BADKO serta wajib menyampaikan tembusan

laporan kepada KOHATI PB.

3. KOHATI BADKO wajib menyampaikan laporan kerja secara tertulis minimal enam

bulan sekali kepada KOHATI PB melalui forum pelno KOHATI PB.

4. Dalam hal KOHATI Badko tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) KOHATI PB dapat memberikan teguran.

Pasal 20

KOHATI Cabang

1. KOHATI Cabang adalah aparat HMI Cabang yang mengkoordinir kegiatan KOHATI di

HMI Cabang setempat.

2. KOHATI Cabang bertanggung jawab kepada Musyawarah KOHATI Cabang dan

memberikan laporan kepada KONFERCAB.

3. KOHATI Cabang wajib menyampaikan hasil Musyawarah KOHATI Cabang dan susunan

kepengurusan KOHATI Cabang kepada HMI Cabang setingkat dengan tembusan PB

HMI, KOHATI PB dan KOHATI BADKO.

4. KOHATI Cabang wajib memberikan tanggapan terhadap laporan kerja kepada KOHATI

BADKO dan KOHATI Cabang.

5. KOHATI Cabang wajib menyampaikan laporan dan informasi kerja secara tertulis

minimal 6 bulan sekali kepada KOHATI PB dengan tembusan kepada KOHATI

BADKO.

6. Dalam hal KOHATI Cabang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) KOHATI PB dapat memberikan teguran.

Pasal 21

KOHATI KORKOM

1. KOHATI KORKOM bertanggung jawab kepada Musyawarah KOHATI KORKOM dan

menyampaikan laporan kepada Musyawarah KORKOM.

2. KOHATI KORKOM adalah wakil KOHATI Cabang yang merupakan perpanjangan

tangan KOHATI Cabang dalam mengkoordinir kegiatan KOHATI Komisariat-komisariat

di wilayah koordinasinya.

3. KOHATI Korkom wajib menyampaikan hasil musyawarah KOHATI KORKOM dan

lampiran susunan kepengurusan KOHATI KORKOM kepada KOHATI Cabang.

4. KOHATI KORKOM wajib menyampaikan laporan dan informasi kerja secara tertulis

minimal 6 bulan sekali kepada KOHATI Cabang.

5. Dalam hal KOHATI Korkom tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) KOHATI Cabang dapat memberikan teguran.

Pasal 22

KOHATI Komisariat

1. KOHATI Komisariat bertanggung jawab kepada Musyawarah KOHATI Komisariat dan

menyampaikan laporan pada Rapat Anggota Komisariat.

2. KOHATI Komisariat adalah aparat HMI Komisariat yang mengkoordinir pembinaan

perkaderan HMI-Wati di komisariat.

3. KOHATI Komisariat menyampaikan hasil musyawarah dan lampiran susunan Pengurus

kepada HMI Komisariat dengan tembusan HMI Cabang, KOHATI Cabang dan

KOHATI KORKOM.

4. KOHATI Komisariat wajib menyampaikan informasi kegiatan secara tertulis minimal 6

bulan sekali kepada KOHATI Cabang dengan tembusan kepada KOHATI KORKOM.

5. Dalam hal KOHATI Komisariat tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) KOHATI Cabang dapat memberikan teguran.

BAB VI

ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN

Pasal 23

Pedoman Administrasi dan Surat Menyurat KOHATI

1. Administrasi dan surat menyurat KOHATI disesuaikan dengan Pedoman Administrasi

dan Kesekretariatan yang berlaku di HMI.

2. Untuk surat intern (dalam) dengan kode : Nomor surat/A/Sek/KHI/bulan Hijriah/tahun

Hijriah

3. Untuk surat ekstern (keluar) dengan kode : Nomor surat/B/Sek/KHI/bulan

Hijriah/Tahun Hijriah.

4. Khusus surat keluar instansi HMI ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris

Umum KOHATI atau Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Umum atau Ketua Bidang

dan Sekretaris Umum.

Pasal 24

Atribut KOHATI

1. Yang termasuk dalam atribut KOHATI adalah mars, badge, gordon, dan Stempel.

2. Stempel KOHATI menggunakan lambang HMI dan hanya digunakan pada surat

menyurat KOHATI.

3. Mars KOHATI dinyanyikan di acara-acara Formal dan non formal KOHATI

4. Penggunaan Lambang KOHATI diatur sendiri dalam penjelasan tentang lambang.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 25

Keuangan

1. Sumber dana KOHATI diperoleh dari dana yang halal dan tidak mengikat.

2. Akuntabilitas dan Transparansi keuangan wajib disesuaikan dengan Pedoman

Keuangan dan Harta Benda yang berlaku di HMI.

BAB VIII

PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN KOHATI

Pasal 26

Pembentukan KOHATI

1. Pembentukan KOHATI di tingkat PB HMI, BADKO HMI, HMI Cabang, KORKOM

HMI dan HMI Komisariat diputuskan pada forum pengambilan keputusan tertinggi HMI

setingkat.

2. Status KOHATI HMI disesuaikan dengan status HMI setingkat.

3. Pembentukan KOHATI komisariat dilakukan minimal memiliki 10 orang HMI-Wati.

Pasal 27

Pembekuan KOHATI

1. Yang dimaksud dengan pembekuan KOHATI adalah penghentian kegiatan KOHATI

pada tingkatan tertentu di HMI.

2. KOHATI dapat dibekukan oleh HMI apabila tidak menyelenggarakan kegiatankegiatannya.

3. KOHATI Cabang dapat dibekukan oleh HMI Cabang setingkat apabila tidak

menyelenggarakan LKK dua tahun berturut-turut.

4. Apabila KOHATI dibekukan, maka untuk mengisi masalah keperempuanan dapat

dikembalikan fungsinya kepada bidang pemberdayaan Perempuan di HMI setingkat.

5. Pembekuan KOHATI BADKO dan KOHATI Cabang diputuskan pada putusan tertinggi

HMI setingkat.

Pasal 28

Pembubaran KOHATI

Pembubaran KOHATI secara nasional hanya dapat dilakukan dalam Kongres HMI atas

usulan Munas KOHATI.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 29

1. Penjabaran tentang status, sifat, fungsi dan peran KOHATI dirumuskan tersendiri yang

merupakan lampiran bagian yang tidak terpisah dalam PDK ini.

2. Bagan struktur kepengurusan organisasi dan tujuan KOHATI dirumuskan tersendiri

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dalam PDK ini.

3. Hal-hal yang belum di atur dan belum jelas akan di atur dalam aturan tambahan yang

tidak terpisah dalam PDK ini.